Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty dalam RDP Komisi VI DPR RI dengan Kepala BSN, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Badan Pengawasan Kawasan Sabang (BPKS), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2022). Foto: Oji/Man

Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty meminta Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk dapat memasifkan sosialisasi kepada masyarakat terhadap adanya program SNI Bina UMK (Standar Nasional Indonesia Bina Usaha Mikro Kecil). SNI Bina UMK merupakan upaya pemerintah untuk mempermudah UMK untuk mendapatkan SNI.

"Saya juga mendukung program bapak untuk pemberian tanda SNI Bina UMK. Saya baca dalam pelaksanaannya, bapak bekerja sama dengan Kementerian Investasi dan BKPM mempergunakan sistem OSS mereka, saya ingin tahu saja pak mekanismenya ini seperti apa?" kata Evita dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Kepala BSN, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Badan Pengawasan Kawasan Sabang (BPKS), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Hal tersebut menurut Evita penting, mengingat masih banyaknya kelompok UMKM di daerah yang belum mengerti tentang SNI dan manfaat yang didapat dari produk yang telah ber-SNI, serta bagaimana cara mendapatkan SNI itu sendiri. "Karena mereka mendengar, sudah pada ketakutan dengan biaya yang timbul. Nah, ini sosialisasi-sosialisasi mengenai kemanfaatan SNI harus secara masif dilakukan kepada kelompok-kelompok UMKM (Usaha Mikro, kecil dan Menengah) Pak," tegas politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BSN Kukuh S. Achmad mengatakan SNI Bina UMK merupakan program yang diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil saja serta produk-produk dengan resiko rendah. UMK dapat mendaftarkan produknya untuk SNI di aplikasi Online Single Submission (OSS). "Setiap UMK yang mendaftar ke OSS, itu disana mereka akan langsung mendapatkan checklist terhadap pemenuhan SNI tertentu tergantung produk yang didaftarkan," jelas Kukuh. (bia/sf)